Digital Public Infrastructure: Fondasi Transformasi Digital Nasional

Transformasi digital tidak hanya bergantung pada kehadiran internet atau aplikasi digital. Agar berbagai layanan dapat saling terhubung dan digunakan secara efisien, sebuah negara membutuhkan fondasi digital yang mampu menghubungkan pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha dalam satu ekosistem. Fondasi inilah yang dikenal sebagai Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital.

Konsep Digital Public Infrastructure semakin mendapat perhatian secara global setelah diadopsi dalam berbagai forum internasional, termasuk Presidensi G20 India 2023, yang menempatkan DPI sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif.

Menurut World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP), DPI memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik maupun layanan ekonomi digital secara lebih mudah, aman, dan efisien melalui infrastruktur digital yang dapat digunakan bersama.

Di Indonesia, pembangunan Digital Public Infrastructure juga menjadi bagian dari percepatan transformasi digital nasional. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Bappenas, serta berbagai kementerian dan lembaga terus mendorong integrasi layanan digital melalui identitas digital, sistem pembayaran nasional, pertukaran data, hingga pengembangan GovTech Indonesia (INA Digital) sebagai penghubung berbagai layanan pemerintah.

Baca Juga: Digital Governance: Pengertian dan Implementasi

Apa Itu Digital Public Infrastructure?

Digital Public Infrastructure (DPI) merupakan sekumpulan infrastruktur digital yang menyediakan komponen dasar agar berbagai layanan publik maupun layanan digital dapat saling terhubung. Berbeda dengan aplikasi yang dibuat untuk kebutuhan tertentu, DPI berfungsi sebagai fondasi bersama (shared digital infrastructure) yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat untuk mengembangkan berbagai layanan digital.

Menurut World Bank, Digital Public Infrastructure terdiri atas sistem digital yang bersifat terbuka, aman, interoperabel, dan dapat digunakan kembali (reusable) sehingga mempermudah pengembangan layanan baru tanpa harus membangun seluruh infrastrukturnya dari awal.

Di Indonesia, konsep ini mulai diwujudkan melalui berbagai inisiatif, seperti Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, sistem pembayaran digital nasional seperti QRIS dan BI-FAST yang dikembangkan Bank Indonesia, hingga pengembangan INA Digital berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Melalui pendekatan tersebut, berbagai layanan digital tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, tetapi dapat saling bertukar informasi secara aman sehingga pengalaman pengguna menjadi lebih sederhana dan efisien.

Mengapa Banyak Negara Mulai Mengembangkan Digital Public Infrastructure? 

Perkembangan ekonomi digital membuat masyarakat menggunakan semakin banyak layanan digital dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perbankan digital, layanan kesehatan, pendidikan, perdagangan elektronik (e-commerce), hingga pelayanan administrasi pemerintahan.

Namun, tanpa infrastruktur yang terintegrasi, setiap layanan harus membangun sistem identitas, pembayaran, maupun pertukaran data secara mandiri. Kondisi tersebut menyebabkan biaya implementasi menjadi lebih tinggi, proses integrasi lebih rumit, dan pengalaman pengguna menjadi kurang optimal.

Karena itu, berbagai negara mulai mengembangkan Digital Public Infrastructure sebagai fondasi bersama agar berbagai layanan digital dapat menggunakan komponen yang sama tanpa mengurangi keamanan maupun privasi pengguna.

Menurut Bappenas dalam Visi Indonesia Digital 2045, penguatan infrastruktur digital menjadi salah satu faktor penting dalam mempercepat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong daya saing nasional di era digital.

Komponen Utama Digital Public Infrastructure

Meskipun implementasinya dapat berbeda di setiap negara, sebagian besar Digital Public Infrastructure dibangun di atas tiga komponen utama yang saling melengkapi.

Identitas Digital

Identitas digital berfungsi untuk memastikan bahwa pengguna layanan benar-benar merupakan pihak yang berhak mengakses suatu sistem. Proses autentikasi ini menjadi dasar berbagai layanan digital, mulai dari administrasi pemerintahan hingga layanan keuangan.

Di Indonesia, salah satu implementasinya adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan oleh Dukcapil Kemendagri sebagai pelengkap identitas kependudukan elektronik.

Sistem Pembayaran Digital

Komponen berikutnya adalah sistem pembayaran yang memungkinkan transaksi berlangsung secara cepat, aman, dan saling terhubung. Bank Indonesia mengembangkan berbagai infrastruktur pembayaran nasional, seperti QRIS, BI-FAST, dan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030 untuk mendukung interoperabilitas pembayaran digital di Indonesia.

Keberadaan sistem pembayaran yang terintegrasi mempermudah masyarakat melakukan transaksi lintas layanan sekaligus memperluas inklusi keuangan digital.

Pertukaran Data (Data Exchange)

Komponen terakhir adalah mekanisme pertukaran data yang memungkinkan berbagai sistem berbagi informasi secara aman sesuai regulasi yang berlaku.

Pertukaran data tidak berarti seluruh data dapat diakses bebas, tetapi dilakukan melalui standar interoperabilitas, tata kelola, serta mekanisme keamanan yang memastikan perlindungan data pribadi tetap terjaga.

Komponen ini menjadi fondasi penting bagi integrasi layanan pemerintah, layanan kesehatan, pendidikan, hingga sektor bisnis yang membutuhkan pertukaran informasi secara real-time.

Baca Juga: Infrastruktur Digital yang Menjadi Fondasi Transformasi AI

Manfaat Digital Public Infrastructure bagi Masyarakat, Pemerintah, dan Dunia Usaha

Digital Public Infrastructure (DPI) tidak hanya menjadi fondasi teknologi, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem digital yang lebih efisien dan inklusif. Dengan memanfaatkan komponen dasar yang sama, seperti identitas digital, sistem pembayaran, dan pertukaran data, berbagai layanan dapat terhubung sehingga proses bisnis maupun pelayanan publik menjadi lebih cepat dan sederhana.

Mempermudah Akses Layanan Publik

Bagi masyarakat, manfaat DPI paling terasa melalui kemudahan mengakses berbagai layanan digital tanpa harus berulang kali melakukan proses registrasi maupun verifikasi identitas. Integrasi antarsistem membuat proses administrasi menjadi lebih praktis, mulai dari layanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga berbagai layanan pemerintah lainnya.

Menurut UNDP, Digital Public Infrastructure berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok yang sebelumnya sulit menjangkau layanan digital.

Mendorong Efisiensi Operasional Pemerintah

Bagi pemerintah, Digital Public Infrastructure membantu meningkatkan interoperabilitas antarlembaga sehingga data dapat dimanfaatkan secara lebih efektif sesuai kewenangan masing-masing. Integrasi tersebut mengurangi duplikasi sistem, mempercepat proses pelayanan, serta mendukung pengambilan kebijakan yang didasarkan pada data yang lebih akurat.

Di Indonesia, pemerintah terus mempercepat keterpaduan layanan digital melalui pengembangan INA Digital sebagai GovTech nasional yang bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah ke dalam satu ekosistem digital.

Membuka Peluang Inovasi bagi Dunia Usaha

Digital Public Infrastructure juga memberikan manfaat besar bagi sektor swasta. Dengan tersedianya komponen dasar yang dapat digunakan bersama, perusahaan tidak perlu membangun seluruh infrastruktur digital dari awal sehingga proses pengembangan produk dan layanan baru menjadi lebih cepat dan efisien.

Hal ini membuka peluang lahirnya berbagai inovasi di sektor perbankan, fintech, kesehatan digital, pendidikan, logistik, hingga perdagangan elektronik yang dapat memanfaatkan identitas digital, sistem pembayaran, maupun layanan pertukaran data yang telah tersedia.

Penerapan Digital Public Infrastructure di Indonesia

Indonesia telah memiliki berbagai komponen yang menjadi bagian dari Digital Public Infrastructure, meskipun pengembangannya masih terus berlangsung. Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan bagaimana infrastruktur digital mulai dibangun secara terintegrasi untuk mendukung transformasi digital nasional.

Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Salah satu implementasi DPI adalah Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. IKD memungkinkan masyarakat mengakses identitas kependudukan secara digital sekaligus mendukung proses autentikasi pada berbagai layanan elektronik.

Sistem Pembayaran Digital Nasional

Di sektor pembayaran, Bank Indonesia mengembangkan berbagai infrastruktur yang mendukung interoperabilitas transaksi digital, seperti QRIS dan BI-FAST. Kedua sistem tersebut memungkinkan transaksi berlangsung lebih cepat, efisien, dan dapat digunakan lintas penyedia layanan pembayaran.

Keberadaan infrastruktur pembayaran nasional juga menjadi salah satu pendorong berkembangnya ekonomi digital Indonesia yang terus menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun.

INA Digital sebagai GovTech Indonesia

Sebagai bagian dari percepatan transformasi digital nasional, pemerintah membentuk INA Digital melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023. Platform ini bertujuan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah agar masyarakat memperoleh pengalaman layanan yang lebih sederhana, terhubung, dan efisien.

Melalui pendekatan tersebut, masyarakat diharapkan tidak lagi harus mengakses banyak aplikasi berbeda untuk memperoleh layanan publik yang saling berkaitan.

Pertukaran Data Antarinstansi

Selain identitas dan pembayaran digital, pemerintah juga mendorong penguatan mekanisme pertukaran data antarlembaga melalui standar interoperabilitas dan tata kelola data yang lebih baik. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memastikan pemanfaatan data tetap memperhatikan aspek keamanan, privasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Membangun Digital Public Infrastructure untuk Mendukung Transformasi Digital

Digital Public Infrastructure bukan sekadar kumpulan teknologi, melainkan fondasi yang memungkinkan identitas digital, sistem pembayaran, pertukaran data, dan berbagai layanan digital saling terhubung dalam satu ekosistem. Kehadiran infrastruktur ini membantu pemerintah menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, mendorong inovasi di sektor swasta, sekaligus memberikan pengalaman digital yang lebih mudah bagi masyarakat.

Meski demikian, keberhasilan implementasi Digital Public Infrastructure tidak hanya bergantung pada aplikasi atau platform yang digunakan. Organisasi juga membutuhkan infrastruktur digital yang andal agar berbagai layanan dapat berjalan secara aman, stabil, dan mampu melayani pengguna dalam skala besar. Hal tersebut mencakup konektivitas berkecepatan tinggi, cloud computing, data center, keamanan siber, hingga tata kelola data yang mendukung interoperabilitas antar sistem.

Sejalan dengan percepatan transformasi digital di Indonesia, perusahaan maupun instansi pemerintah perlu membangun ekosistem digital yang tidak hanya inovatif, tetapi juga memenuhi aspek keamanan, keandalan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan fondasi infrastruktur yang tepat, implementasi Digital Public Infrastructure dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi operasional organisasi maupun pelayanan kepada masyarakat.

Melalui berbagai solusi Enterprise Solution Telkom, organisasi dapat membangun infrastruktur digital yang terintegrasi, mulai dari layanan konektivitas, cloud, data center, cybersecurity, hingga solusi digital lainnya yang mendukung implementasi Digital Public Infrastructure. Dengan dukungan infrastruktur yang andal, perusahaan maupun instansi pemerintah dapat mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas layanan, sekaligus membangun ekosistem digital yang aman, efisien, dan berkelanjutan.

Baca Juga: Digital Identity: Pengertian dan Pentingnya di Era Digital